RADARSEPEKAN.COM, METRO – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Metro membongkar total bangunan Shopping Center menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan nasib para pedagang yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut.
Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat (SPM) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Metro Azzahra Purwandari menegaskan, penataan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan administratif, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditanggung masyarakat.
Terlebih, kebijakan penghentian penarikan retribusi jasa umum dan retribusi sampah di kawasan Shopping Center per 9 Oktober 2026, disertai rencana pembongkaran bangunan, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana nasib pedagang ke depan.
Baca Juga
“Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menata aset daerah dan memastikan keselamatan masyarakat. Namun, jangan sampai penataan tersebut justru mengabaikan nasib pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya di Shopping Center,” demikian sikap SPM IMM Metro.
Menurutnya, Shopping Center bukan sekadar bangunan milik pemerintah, melainkan ruang ekonomi bagi masyarakat untuk mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan mempertahankan usaha yang telah dijalankan selama bertahun-tahun.
Karena itu, apabila pembongkaran dilakukan tanpa komunikasi yang memadai dan tanpa kejelasan solusi bagi pedagang terdampak, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat kecil.
Jangan Sampai Pedagang Menjadi Korban Kebijakan
SPM IMM Metro memahami bahwa aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama apabila kondisi bangunan memang dinyatakan membahayakan. Namun, pemerintah juga harus menjelaskan dasar kebijakan, hasil kajian teknis, tahapan pembongkaran, serta langkah yang disiapkan untuk melindungi keberlangsungan usaha para pedagang.
Jangan sampai pemerintah hanya berbicara tentang penataan aset, sementara masyarakat yang mencari nafkah di dalamnya justru menghadapi ketidakpastian.
“Kalau memang bangunan harus dibongkar demi keselamatan, pemerintah harus menjelaskan alasannya secara terbuka. Tetapi, nasib pedagang juga harus dipikirkan. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar pemberitahuan bahwa tempat mereka mencari nafkah akan ditata atau dibongkar,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada keputusan administratif. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak.
Oleh karena itu, SPM IMM Metro mendesak Pemkot Metro membuka ruang dialog dengan para pedagang sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan alternatif lokasi usaha, mekanisme relokasi apabila diperlukan, serta kepastian proses penataan agar pedagang tidak kehilangan mata pencaharian tanpa jalan keluar.
Transparansi Retribusi Harus Diperjelas
Selain persoalan pembongkaran, penghentian retribusi dan status penggunaan aset Shopping Center juga perlu dijelaskan secara transparan. Jika terdapat dugaan pungutan oleh pihak tertentu, persoalan tersebut harus ditelusuri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kejelasan informasi penting agar tidak muncul saling tuding maupun kerugian yang harus ditanggung pedagang akibat ketidakpastian pengelolaan kawasan.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, IMM Metro menyatakan akan mendorong agar aspirasi masyarakat mendapat perhatian dalam proses pengambilan kebijakan. Kritik tersebut bukan semata-mata untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah, melainkan untuk memastikan kepentingan publik benar-benar menjadi pertimbangan utama.
Pada akhirnya, penataan aset daerah dan perlindungan ekonomi masyarakat semestinya berjalan beriringan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menata, tetapi kewenangan itu juga harus dijalankan secara transparan, proporsional, dan dengan mempertimbangkan dampak terhadap kehidupan warga.
Jangan sampai Shopping Center hanya dipandang sebagai bangunan yang harus dibongkar, sementara nasib para pedagang yang menggantungkan hidup di dalamnya justru terabaikan.(*)
