Oleh: SONNY SAMATHA, SH
Dalam setiap sidang pengadilan, ada momen yang paling ditunggu: saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, dan kemudian saat hakim menjatuhkan putusan. Sering kali, publik menyaksikan fenomena yang mengundang tanya—apa yang diminta jaksa jauh lebih berat daripada apa yang akhirnya diputuskan majelis hakim.
Bahkan, tak sedikit kasus di mana tuntutan pidana misalnya 5 tahun penjara, namun putusan hakim hanya menjatuhkan hukuman 1 atau 2 tahun saja. Celah yang lebar ini memicu perdebatan: apakah ini bentuk kebijaksanaan hukum, atau justru ada “permainan” yang membuat rasa keadilan masyarakat terabaikan?
Baca Juga
Secara hukum, memang ada prinsip bahwa tuntutan jaksa bukanlah keputusan mutlak. Hakim memiliki kemandirian penuh untuk menimbang segala hal—mulai dari pembuktian di persidangan, berat ringannya kesalahan, hingga hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Secara teori, perbedaan antara tuntutan dan putusan adalah ruang kebebasan hakim dalam menerapkan keadilan yang hidup di masyarakat.
Namun, dalam praktiknya, ketika perbedaan itu terlalu jauh dan berulang kali terjadi, muncul persepsi negatif: seolah-olah jaksa sering kali “bermain” dengan angka hukuman, atau sengaja menuntut berat agar terdakwa mendapatkan hukuman ringan, seolah sudah ada kesepakatan di balik layar.
Kritik yang paling sering muncul adalah: mengapa jaksa mengajukan tuntutan yang tinggi jika bukti yang ada atau fakta di persidangan justru tidak cukup kuat untuk mendukungnya? Apakah ini sekadar strategi agar terdakwa merasa “beruntung” saat hukumannya diturunkan, atau justru cara untuk menutupi ketidaktelitian dalam penyusunan berkas perkara?
Banyak pihak menilai, sikap jaksa yang sering menuntut tinggi namun kemudian menerima putusan yang jauh lebih ringan menunjukkan ketidaktegasan. Padahal, tugas utama jaksa adalah menegakkan hukum dan memastikan tanggung jawab pidana sebanding dengan dampak kejahatan yang terjadi.
Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika kasus yang terlibat adalah tindak pidana yang merugikan banyak orang.
Masyarakat yang menjadi korban atau saksi sering kali merasa kecewa dan tidak mendapatkan keadilan. Ketika jaksa menuntut hukuman berat, korban dan keluarganya berharap keadilan ditegakkan. Namun saat putusan jatuh dan hukuman dipangkas drastis, timbul pertanyaan besar: apakah hukum benar-benar berpihak pada kebenaran, atau justru bisa diatur sesuai kepentingan tertentu?
Tentu saja, kita tidak boleh serta-merta menuduh ada kecurangan. Ada banyak faktor hukum yang bisa membuat hakim memutuskan lebih ringan—misalnya usia terdakwa, status sebagai penolong, atau pengakuan kesalahan yang tulus. Namun, pola yang berulang ini menuntut transparansi lebih besar.
Jaksa harus lebih teliti menyusun tuntutan yang proporsional, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, bukan sekadar menembak angka tinggi agar terlihat tegas. Di sisi lain, hakim juga perlu menjelaskan secara rinci alasan penurunan hukuman, agar publik paham bahwa keputusan itu berdasar hukum, bukan transaksi.
Keadilan bukan hanya soal ada atau tidaknya hukuman, tapi juga soal keseimbangan dan kepastian. Jika masyarakat terus-menerus melihat tuntutan jaksa dan putusan hakim berjalan di jalur yang berbeda jauh, kepercayaan pada penegakan hukum akan terus terkikis.
Sudah saatnya jaksa, hakim, dan seluruh elemen hukum bekerja lebih konsisten, agar setiap tuntutan dan setiap putusan benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya—bukan sekadar angka di atas kertas yang bisa diturunkan sesuka hati.(*)
