MAGELANG — Selama lima hari, 15–19 April 2026, kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para pimpinan legislatif daerah.
Sebanyak 557 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI bekerja sama dengan Akademi Militer.
Para peserta terdiri dari 38 Ketua DPRD Provinsi, 93 Ketua DPRD Kota, 415 Ketua DPRD Kabupaten, serta 11 pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif sekaligus menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional.
Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Kehadiran keduanya mencerminkan komitmen legislatif di Lampung dalam mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Baca Juga
Ria menilai KPPD 2026 bukan sekadar forum pelatihan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan memperdalam pemahaman terhadap arah kebijakan nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh penguatan wawasan kebangsaan serta pemahaman utuh terhadap kebijakan nasional. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas DPRD di daerah selaras dengan program pemerintah pusat,” ujar Ria, Jumat (17/4/2026).
Selama kegiatan, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai perkembangan lingkungan strategis, peneguhan jati diri bangsa, kewaspadaan nasional, serta penguatan peran pimpinan DPRD. Selain itu, peserta juga menerima materi terkait visi dan program prioritas nasional, termasuk Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ria menambahkan, pembekalan mengenai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di daerah.
Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Ria, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
KPPD 2026 di Magelang menjadi salah satu upaya mempererat koordinasi antara pusat dan daerah. Dengan penguatan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman kebijakan nasional, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.(red)
