RADARSEPEKAN.COM, METRO – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Metro, Basuki Rahmad, akhirnya angkat bicara terkait aksi walkout yang dilakukannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro.
Menepis berbagai spekulasi yang berkembang, Basuki menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Wali Kota Metro, melainkan protes atas proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang dinilainya belum dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan transparan.
Basuki menjelaskan, dirinya hadir dalam rapat pleno sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang memiliki tanggung jawab ikut menyusun rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga
Namun, ia menilai proses pembahasan yang berlangsung belum sepenuhnya memberikan ruang bagi seluruh anggota untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif.
“Saya hadir memenuhi undangan pleno karena sebagai anggota Banggar saya ikut merumuskan jawaban DPRD terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota. Tetapi saya melihat ada proses pembahasan yang menurut saya kurang ideal,” kata Basuki kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, sebelum pleno dimulai ia sempat menyampaikan keberatan kepada pimpinan rapat. Ia mempertanyakan mengapa laporan LKPJ sudah langsung dibawa ke forum pleno tanpa pembahasan yang dianggapnya cukup menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang muncul sepanjang pelaksanaan anggaran.
Basuki menilai pembahasan LKPJ seharusnya tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran tahun 2025, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menyinggung isu gagal bayar, pinjaman daerah ke Bank Lampung, retensi proyek yang belum terselesaikan hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius.
Ia mengakui tidak menghadiri salah satu rapat pembahasan sebelumnya yang mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar, pimpinan DPRD, ketua fraksi dan ketua komisi. Namun demikian, Basuki mempertanyakan hasil rapat tersebut, termasuk keberadaan notulen maupun poin-poin kesepakatan yang dihasilkan.
“Saya tidak menyalahkan rapat itu menghasilkan keputusan. Tetapi saya bertanya, notulennya mana, hasil pembahasannya apa. Saya meminta itu dibuka di forum supaya semua anggota mengetahui,” ujarnya.
Basuki juga mengaku merasa masukan yang disampaikannya tidak memperoleh ruang dalam pembahasan. Ia menilai berbagai persoalan pengelolaan anggaran perlu menjadi catatan penting DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban mengingatkan pemerintah daerah apabila terdapat kekurangan dalam perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan program agar tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau ada kekeliruan, kami wajib mengingatkan kuasa anggaran supaya ada perubahan pola perencanaan maupun teknis. Itu bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena merasa pandangannya tidak diakomodasi, Basuki memutuskan meninggalkan forum pleno dan tidak mengikuti penandatanganan keputusan dalam rapat paripurna. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk sikap politik yang didasarkan pada prinsip, bukan persoalan pribadi.
Basuki menilai evaluasi terhadap LKPJ semestinya melibatkan seluruh anggota DPRD secara lebih menyeluruh sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan hasil evaluasi lembaga, bukan hanya sebagian pihak.
Menanggapi interupsi Ketua Gerindra, Sudarsono, yang belakangan ramai diperbincangkan di media, Basuki memilih bersikap terbuka. Menurutnya, setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan pandangan sesuai perspektif masing-masing.
“Silakan saja, tidak ada masalah bagi kami. Mungkin sudut pandang mereka berbeda dengan kami. Walaupun kami bagian dari pengusung Wali Kota, kami tetap ingin semuanya terbuka, transparan, dan ada jawaban yang objektif,” katanya.
Basuki juga menyoroti citra DPRD yang menurutnya sedang menghadapi tantangan di tengah berbagai opini yang berkembang di masyarakat, termasuk berbagai konten di media sosial yang mengaitkan anggota DPRD dengan sejumlah persoalan pemerintahan. Karena itu, ia berharap momentum pembahasan LKPJ dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik melalui proses evaluasi yang lebih terbuka.
Menanggapi pandangan sejumlah pengamat politik terkait dinamika tersebut, Basuki memilih memberikan respons normatif. Ia menilai setiap pihak berhak menyampaikan penilaian sepanjang didasarkan pada pandangan masing-masing.
Di akhir keterangannya, Basuki menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada Wali Kota Metro secara personal. Sebaliknya, ia mengaku tetap memiliki harapan agar pemerintahan yang didukung Partai Demokrat dapat berjalan lebih baik dengan memperbaiki berbagai persoalan yang muncul, termasuk melalui evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
“Kami mencalonkan Pak Bambang dengan harapan yang baik untuk masyarakat. Kalau ada catatan yang perlu diperbaiki, justru itu yang ingin kami sampaikan. Tujuan kami bukan soal suka atau tidak suka kepada wali kota, tetapi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tandasnya. (red)
